Guru Tidak Tetap Keberatan dengan Kebijakan 8 Jam di Sekolah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sudah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang 8 jam belajar di sekolah dalam sepekan.
Kebijakan 8 jam belajar itu bukan hanya berdampak kepada siswa, tetapi juga terhadap guru tidak tetap (GTT) yang selama ini digaji di bawah standar.
Bayu Prihastanto, salah satu GTT di SD IV Wonosari, Gunungkidul, merasa keberatan dengan kebijakan full day school selama 5 hari. Sebab, kebijakan itu akan membuat lama mengajar semakin lama dan tidak sebanding dengan honor yang dia dapat setiap bulan.
Bayu mengaku mendapat honor per bulan Rp 300.000 dari sekolah ditambah tunjangan dari pemerintah Rp 150.000 per bulan yang diterima 3 bulan sekali. Honor sebesar itu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kebijakan 8 jam belajar dalam sehari di sekolah dipertanyakan.M LATIEF/KOMPAS.com

"Dengan kondisi ini saya harus bekerja di sektor lain seusai mengajar. Jika harus menunggu sampai sore, bagaimana pekerjaan saya yang lain. Sementara jika mengandalkan honor sekolah jelas tidak memungkinkan," katanya, Selasa (13/6/2017).

Selama ini ia membuka warung makan lesehan di pusat kota Wonosari. Setiap pukul 05.00 WIB, ia sudah mempersiapkan dagangan, lalu dilanjutkan mengajar.
"Siang hari saya juga harus mempersiapkan kebutuhan warung. Pemerintah harusnya memberikan solusi terkait kondisi seperti ini," ucapnya. 
Sementara dari sisia siswa, kebijakan tersebut juga membutuh penyesuaian lebih dahulu. Kepala SMP N 1 Saptosari, Suyanto, mengatakan, butuh penyesuaian yang lebih lama karena fokus belajar juga berkurang.
"Untuk anak didik perlu penyesuaian dalam metode belajar, karena siang hari fokus belajar akan berkurang," ulasnya.
Secara terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Bahron Rosyid mengaku belum menerima surat edaran terkait keputusan menteri tersebut.
"Nanti baru akan disosialisasikan setelah ada surat dari dinas provinsi," katanya.

Penulis: Kontributor Yogyakarta, Markus Yuwono
Editor: Farid Assifa

Krisis Qatar Pengaruhi Bisnis Indosat?

CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli,Yoga Hastyadi Widiartanto/KOMPAS.com
Beberapa negara Timur Tengah baru-baru ini menyatakan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar. Lantas, apakah pemutusan hubungan diplomatik tersebut berpengaruh terhadap Indosat Ooredoo (Indosat)?
Saat ini, saham mayoritas operator seluler Indonesia tersebut memang dipegang oleh perusahaan asal Qatar. Sebesar 65 persen saham dimiliki oleh Qatar Telecom atas nama Ooredoo Asia Pte. Oleh karena itulah, krisis Qatar tersebut dikhawatirkan akan berdampak langsung ke Indosat.
Meski begitu, CEO Indosat Ooredoo Alexander Rusli mengatakan bahwa krisis tersebut tidak sampai berpengaruh kepada perusahaan yang dipimpinnya itu.
“(Krisis Qatar) Tidak ada efeknya kok ke Indosat. Mereka memang salah satu pemegang saham mayoritas, tapi mereka di Timur Tengah dan kita di sini (Indonesia),” ujar Alex saat bincang dengan wartawan di sela Buka Bersama Indosat, Senin (12/6/2017).
Lebih lanjut, Alexander menuturkan bahwa Indosat sudah tidak lagi menerima suntikan dana dari investor. 

“Indosat sudah tidak pernah disuntik uang baru dari pemegang saham (Ooredoo). Ke depan harusnya sudah tidak ada, dan sejauh ini (krisis Qatar) memang tidak ada dampaknya ke Indosat,” imbuhnya.
Baru-baru ini ,Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir menyatakan memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Keempat negara Arab itu juga melarang pesawat Qatar melintas di wilayah darat, laut, dan udara mereka.
Krisis diplomatik tersebut berdampak negatif bagi Qatar dan bisnis yang ada di negara tersebut. Efeknya bahkan sempat membuat bursa saham Qatar jatuh sebesar 7 persen, meski kemudian berhasil pulih lagi.
Selain itu, krisis diplomatik Qatar juga sempat memengaruhi jadwal penerbangan menuju ke sana. Beberapa maskapai yang terpengaruh adalah Qatar Airways, Etihad, Emirates, dan FlyDubai.
Penulis: Yoga Hastyadi Widiartanto

Sri Mulyani: PP THR dan Gaji ke-13 Sudah Diteken Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pensiunan. Payung hukum tersebut dalam waktu dekat akan segera diterbitkan.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal itu usai Konferensi Pers Sidang Tahunan International Moneter Fund (IMF)-World Bank di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
"Bapak Presiden sudah tandatangan (PP). Nanti akan segera diumumkan," ujar dia.
Setelah PP terbit, Kemenkeu akan mengeluarkan PMK sebagai aturan pelaksanaan pembayaran THR dan gaji ke-13. Namun demikian, Sri Mulyani belum dapat memastikan apakah PMK tersebut dapat meluncur pada pekan ini. "PMK, kami siapkan secepat mungkin," kata Sri Mulyani.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono mengungkapkan, Kemenkeu masih menunggu payung hukum pencairan gaji THR dan gaji ke-13, dalam bentuk PP. PP tersebut diakui segera ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"PP-nya diharapkan minggu ini, kemudian PMK bisa menyusul karena kan sudah ada substansinya. Tinggal di nomorin dan paraf Bu Menkeu, tapi menunggu PP," ujarnya.

Meski PP dan PMK belum terbit, Marwanto mengimbau kepada para satuan kerja (satker) untuk mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM). Dengan begitu saat aturan keluar, Kemenkeu dapat segera membayarkan.
"Kita sudah minta siap-siap, begitu PMK terbit bisa langsung dicairkan," katanya.
Kemenkeu sudah menganggarkan pembayaran gaji ke-13 dan THR tahun ini sebesar Rp 23 triliun. Sementara realisasinya untuk THR, gaji-ke 13 pensiunan, dan gaji ke-13 PNS aktif 2017, Marwanto belum dapat memperkirakannya.
"Tahun lalu total Rp 17,9 triliun, nah tahun ini akan ada tambahan Rp 1 triliun-Rp 1,5 triliun. Sisanya dari Rp 23 triliun itu buat bayar tunjangan kinerja Kementerian/Lembaga yang tahun lalu belum memperolehnya," tutur Marwanto.
Marwanto menyebut, THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan akan dibayarkan pada akhir minggu kedua Juni ini. Sementara gaji ke-13 untuk PNS aktif, dan lainnya akan dibayarkan pada minggu pertama Juli.
"Untuk THR dan pensiun ke-13 dibayar akhir minggu kedua Juni. Gaji ke-13 untuk PNS dan lainnya, pencairan-nya akan dilaksanakan pada minggu pertama Juli 2017," kata Marwanto.

Canda Jokowi di Ruang Wartawan Istana Kepresidenan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiba-tiba mendatangi ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta. Dia meninjau langsung ruangan pasca direnovasi setahun lalu.
Kedatangan Jokowi sangat mendadak. Tak ada tanda apapun, kecuali kedatangan pasukan pengamanan presiden (Pasmpamres) ke ruangan. Mereka berkeliling ke setiap sudut ruangan.
"Petugas bersih-bersih ruangan ke mana?" kata seorang petugas Paspampres usai melihat bagian dapur, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Paspampres juga mengingatkan awak media untuk merapikan barang-barang yang terlihat berserakan di beberapa sudut ruangan. Kondisi ini tak biasa dilakukan Paspampres sampai akhirnya dia memberitahukan Jokowi akan datang meninjau.
"Nanti Pak Presiden datang ya. Tolong barang-barang yang diletakkan yang benar, biar terlihat rapi," sambung dia.
Hanya 5 menit berselang, Jokowi tiba di ruang wartawan. Dia tampak masih mengenakan baju batik coklat yang dikenakannya saat membagikan sembako kepada warga Penjaringan, Jakarta Utara.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melangkah santai ke dalam ruangan. Mensesneg Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung tampak mengikuti di belakang Jokowi.
Setibanya di dalam, Jokowi berhenti di tengah ruangan sambil melihat ke sekeliling. Dia tersenyum melihat ruang wartawan yang sudah sangat baik.
"Mereka ikut desain lho Pak. Dulu keluhannya musala, Pak, sekarang sudah bagus," kata Pratikno.
Jokowi terus melihat setiap sudut ruangan sambil mengangguk. Dia kemudian duduk di kursi oranye abu-abu berbentuk lengkung di tengah ruangan.
"Pantry-nya juga bersih dan bagus," kata Pramono.
Jokowi kemudian berdiri dari duduk dan beranjak ke pantry tempat makanan disajikan setiap siang dan sore hari. Setelah beberapa menit meninjau, mantan Wali Kota Solo itu kembali duduk di kursi.
"Apa lagi yang kurang?" tanya Jokowi.
Awak media kemudian menyampaikan masih kurangnya stop kontak di ruangan. Keberadaan stop kontak dirasa kurang jumlahnya dan lokasinya tidak begitu mudah diakses.
"Kalau kurang ya gantian," sahut Jokowi.
Kondisi ruang wartawan memang tidak begitu banyak awak media. Sebagian wartawan masih dalam perjalanan menuju Istana selepas acara di Penjaringan.
Jokowi sempat mengomentari bentuk kursi yang tak biasa. Bentuk lengkung ini dirasa cukup unik. Dia bahkan berkelakar kursi ini kerap digunakan untuk tidur.
"Wah pas sekali ini bentuknya untuk tidur. Bagus sekali ini, nyaman, nyaman sekali," ucap Jokowi sambil tertawa.
Setelah melayani beberapa pertanyaan seputar Hak Angket KPK di DPR, Jokowi melanjutkan peninjauan ke beberapa ruangan lain. Seperti musala, ruang tunggu tamu, dan toilet di luar ruang wartawan.